PP Bisa Cabut UU Dalam RUU Omnibus Law, Menko Mahfud: Mungkin Salah Ketik

Home / Berita / PP Bisa Cabut UU Dalam RUU Omnibus Law, Menko Mahfud: Mungkin Salah Ketik
PP Bisa Cabut UU Dalam RUU Omnibus Law, Menko Mahfud: Mungkin Salah Ketik Menko Polhukam Mahfud MD. (foto: Dok.TIMES Indonesia)

TIMESMADURA, JAKARTAMenko Polhukam Mahfud MD menduga, ada kesalahan ketik dalam draf RUU Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) yang menyebut pemerintah bisa mencabut Undang-undang (UU) lewat Peraturan Pemerintah (PP).

"Kalau lewat Perppu kan sejak dulu. Kalau UU diganti dengan perppu itu sejak dulu bisa. Sejak dulu sampai kapanpun bisa. Tapi kalau isi UU diganti dengan PP, diganti dengan Perpres itu tidak bisa. Mungkin itu keliru ketik. Atau mungkin kalimatnya tidak begitu," ujar Mahfud, Senin (17/2/2020).

Dalam pasal 170 ayat Bab XIII Omnibus Law Cipta Kerja disebutkan bahwa pemerintah pusat berwenang mengubah ketentuan yang ada pada UU tersebut dan/atau mengubah ketentuan dalam UU yang tidak diubah dalam UU tersebut.

Lalu pada pasal 170 ayat (2) disebutkan, perubahan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan PP. Pada ayat (3) dalam pasal yang sama dijelaskan, dalam rangka penetapan PP, pemerintah pusat dapat berkonsultasi dengan pimpinan Dewan Perwakilan rakyat Republik Indonesia (DPR RI).

Mantan Ketua MK itu mengaku tidak mengetahui, jika ada aturan seperti itu di dalam draf Omibus Law Ciptaker. Malahan, Mahfud menyarankan temuan dalam pasal 170 draf Omnibus Law Ciptaker itu disampaikannya kepada DPR RI.

"Saya tidak tahu kalau ada (aturan) begitu (di dalam draf). Oleh sebab itu, kalau ada yang seperti itu disampaikan saja ke DPR dalam proses pembahasan. Coba nanti dipastikan lagi deh saya tidak yakin kok ada isi UU Bisa diganti dengan Perppu," ucapnya.

"Coba nanti dipastikan lagi deh saya tidak yakin kok ada isi UU bisa diganti dengan PP. Coba nanti dicek dulu ya, pasal berapa? Nanti saya cek," kata Menko Polhukam Mahfud MD menduga ada kesalahan ketik dalam draf RUU Omnibus Law Ciptaker yang menyebut pemerintah bisa mencabut UU lewat PP. (*)

Baca Berita Peristiwa dan Politik terbaru di Indonesia dan luar negeri lainnya hanya di TIMES Indonesia.

Berita Lainnya

Komentar

Top
satriamedia.com