Rilis LHKPN, KPK RI: Legislatif Paling Tidak Patuh

Home / Berita / Rilis LHKPN, KPK RI: Legislatif Paling Tidak Patuh
Rilis LHKPN, KPK RI: Legislatif Paling Tidak Patuh (ki-ka) Deputi Bidang Pencegahan KPK RI Pahala Nainggolan, Plt Direktur LHKPN KPK Kunto Ariyawan dan Jubir KPK Febri Diansyah dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan, Senin (14/1/2019)(Foto: Rahmi/TIMES Indonesia)

TIMESMADURA, JAKARTA – Deputi Bidang Pencegahan KPK RI Pahala Nainggolan mengatakan, legislatif pusat paling tidak patuh dalam melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Menurutnya, kepatuhan pelaporan setelah menggunakan sistem elektronik hanya 64 persen. Padahal saat menggunakan sistem manual (kertas) sebelumnya, rata-rata pelaporan nasional mencapai 78 persen.

"Kita pikir (kertas) ini katanya dulu susah, begitu sudah digampangin malah rendah, 64 persen," ujar Pahala saat merilis hasil LHKPN dalam konferensi pers di gedung KPK RI, Jl. Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (14/1/2019).

Adapun rincian dari 64 persen itu lanjut Pahala, terdiri dari wajib lapor (WL) sebanyak 303 ribu. Di antaranya legislatif sebanyak 483 instansi (MPR, DPR, DPRD), eksekutif 642 kementerian dan lembaga, baik di pusat, pemerintah daerah dan kabupaten/kota, yudikatif 2 (MA dan MK), serta BUMN dan BUMD yang berjumlah 175 instansi.

"Kita kira itu yang wajib lapor yang memenuhi defenisi penyelenggara negara di aturan kita," jelasnya.

Sementara itu, berdasarkan 64 persen yang sudah melapor tersebut, diketahui yng paling tidak patuh adalah legislatif. Sedangkan yang paling patuh melaporkan LHKPN nya ke KPK RI adalah BUMN dan BUMD. (*)

Baca Berita Peristiwa dan Politik terbaru di Indonesia dan luar negeri lainnya hanya di TIMES Indonesia.

Berita Lainnya

Komentar

Top
satriamedia.com