LTN NU: Bersihkan KPK dari Kelompok Radikalisme

Home / Berita / LTN NU: Bersihkan KPK dari Kelompok Radikalisme
LTN NU: Bersihkan KPK dari Kelompok Radikalisme Ilustrasi - Gedung KPK (FOTO: Istimewa)

TIMESMADURA, MALANG – Lembaga Ta’lif Wan Nasyr Nahdlatul Ulama (LTN NU) Kabupaten Malang mendesak Presiden Joko Widodo agar memberikan perhatian khusus kepada isu radikalisme yang tumbuh di dalam Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Isu 'Taliban' di tubuh KPK yang berkembang dan terus menggelinding harus mendapat sikap khusus dari Istana karena terus beredar dan berkembang.

’’Karena radikalisme itu memiliki dua dimensi yakni soft radical dan hard radical. Dan tidak semuanya bisa dilihat secara kasat mata,’’ Kata Sekretaris LTN NU Kabupaten Malang Zulham Akhmad Mubarrok.

Zulham mengatakan bahwa pembiaran terhadap berkembangnya isu radikalisme di tubuh KPK akan membawa dampak yang sangat serius terhadap kepercayaan public terhadap KPK. 

Apalagi, saat ini isu yang berkembang di masyarakat juga terbelah antara yang sepakat dengan revisi UU KPK dan pihak yang tidak bersepakat.

’’Kami para generasi muda NU menilai bahwa radikalisme akan memicu problem yang lebih pekat lagi. Paham radikal akan mempengaruhi sikap lembaga di masa depan dengan agenda setting yang dapat memecah belah bangsa,’’ kata Zulham. 

Pria yang juga anggota Komisi Informasi MUI Kabupaten Malang itu mengatakan, KPK harus bisa membuktikan kepada masyarakat bahwa lembaganya tidak sedang disusupi oleh paham radikal. 

Bentuknya, kata Zulham, dengan menggandeng lembaga dan ormas Islam moderat dalam rangka pembinaan kerohanian para pegawai KPK. ’’Alangkah idealnya jika dalam kajian-kajian agama yang dilakukan di KPK melibatkan dai dan Kiai NU yang moderat,’’ ujar Zulham.

Tim riset LTN NU, kata dia, juga menerima informasi bahwa identifikasi makin banyak pegawai KPK yang berjenggot dan bercelana cingkrang. Tapi Identifikasi itu, kata Zulham, tidak seharusnya dijadikan dasar untuk memberikan stigma ada Taliban di KPK. Yang menghawatirkan, kata dia, justru kalangan radikal yang tidak menampakkan ciri khas baik dalam berpakaian maupun dalam identitas. 

’’Tetapi mereka punya agenda setting terselubung dan memainkan peran dalam setiap tugasnya di KPK sehingga sikap penegakan hukumnya menjadi sangat tendensius. Itu yang harus menjadi perhatian Bersama,’’ ujarnya. 

KPK, kata Zulham, harus menjalin kerjasama yang lebih mendetail dengan BNPT dan BIN dalam rangka melakukan identifikasi yang ketat terhadap para pegawai KPK dalam konteks aliran dan aktifitas keagamaan mereka. Dengan begitu, bibit radikalisme bisa ditangkal sejak dini sehingga KPK bisa membersihkan diri dari stigma yang kini santer berkembang di masyarakat. (*)

Baca Berita Peristiwa dan Politik terbaru di Indonesia dan luar negeri lainnya hanya di TIMES Indonesia.

Berita Lainnya

Komentar

Top
satriamedia.com