Pandemi Covid-19, Komunikasi Krisis dan Kepercayaan Publik

Home / Kopi TIMES / Pandemi Covid-19, Komunikasi Krisis dan Kepercayaan Publik
Pandemi Covid-19, Komunikasi Krisis dan Kepercayaan Publik Raid Taufiq, Mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta

TIMESMADURA, YOGYAKARTA – Sekarang ini Indonesia sedang mengalami krisis terkait penyebaran Covid-19 atau lebih dikenal sebagai Virus Corona. Penyebaran virus tersebut sangatlah cepat, BNPB juga sudah menyatakan bahwa Covid-19 ini sebagai bencana nasional sehingga diharapkan segala bentuk daya, usaha dan upaya harus dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat untuk menangani penyebaran virus tersebut. Covid-19 ini berdampak sangat besar terhadap stabilitas negara Indonesia, bahkan diperkirakan dapat menyebabkan krisis yang lebih buruk dibanding krisis moneter tahun 1998.

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk memutus penyebaran Covid-19 ini, mulai dari Physical Distancing, Rapid Test, hingga pemberlakuan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Selain itu upaya yang tidak kalah pentingnya yakni komunikasi krisis sebagai langkah awal penanggulangan Covid-19.

Apa itu komunikasi krisis?

Menurut Coombs dan Sherry (2010:20) berpendapat bahwa “crisis communication can be defined broadly as the collection, processing, and dissemination of information required to address a crisis situation.” Yang memiliki arti bahwa komunikasi krisis secara garis besar dapat didefinisikan sebagai pengumpulan, pemrosesan, dan penyebaran informasi yang diperlukan untuk mengatasi situasi krisis.

Komunikasi krisis menjadi hal yang penting dilakukan oleh pemerintah dimasa pandemi saat ini. Terlebih saat ini banyak permasalahan yang dapat dikatakan ‘menciderai’ rasa kemanusiaan, seperti stigma negatif terhadap tenaga medis yang tidak diperbolehkan pulang ke rumah karena dianggap dapat membawa virus ke lingkungan tempat tinggal, hingga penolakan jenazah Covid-19 yang sebenarnya sudah ditangani sesuai protokol kesehatan. Semua anggapan tersebut merupakan informasi yang salah dan tersebar luas dikalangan masyarakat yang kurang memahami tentang apa itu Covid-19 dan bagaimana penanggulangannya. 

Implementasi dari komunikasi krisis yang dilakukan pemerintah saat ini dirasa kurang tepat diberbagai kalangan masyarakat sehingga menimbulkan ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Hal tersebut terlihat dari banyaknya masyarakat yang menganggap data positif Covid-19 dan jumlah kematiannya dimanipulasi oleh pemerintah.

Diperkirakan jumlahnya lebih banyak dibanding data yang diinformasikan oleh pemerintah. Banyak juga yang mengatakan bahwa data di daerah berbeda dari data yang ada di pusat. Hal tersebut mungkin dikarenakan miskomunikasi antara pusat dan daerah. Akibatnya informasi terkait Covid-19 menjadi tidak sesuai dengan fakta yang terjadi.

Strategi komunikasi krisis

Komunikasi krisis dapat dikatakan sebagai kunci keberhasilan dalam usaha percepatan penanganan pandemi Covid-19. Penyampaian informasi terkait Covid-19 juga harus jelas dan tepat agar kepercayaan publik terhadap pemerintah terbangun kembali. Strategi penyampaian informasi sebaiknya disesuaikan dengan keadaan masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai suku bangsa, agama serta tingkat pendidikan yang berbeda-beda.

Untuk itu perlunya strategi komunikasi krisis yang terintegrasi antar pemangku kepentingan agar penyampaiannya efektif dan sesuai fakta. Komunikasi yang sinkron antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga harus diperbaiki, mungkin salah satunya dengan cara komunikasi top-down dengan memaksimalkan peran pemerintah pusat yang tetap dibarengi dengan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Selain itu, perlu adanya pendekatan komunikasi yang lebih intensif dalam menyerukan kewaspadaan dan kedisiplinan masyarakat dalam memerangi pandemi Covid-19. Hal yang mungkin dianggap remeh pun sebaiknya juga diperhatikan, seperti bahasa yang dipergunakan dalam penyampaian informasi. Sebaiknya penyampaian informasi menggunakan Bahasa Indonesia, misalnya physical distancing diganti menjadi jaga jarak, work from home diganti menjadi kerja di rumah. Hal tersebut dimaksudkan agar semua kalangan masyarakat dapat menangkap informasi dengan baik tanpa ada kebingungan.

Perlu diketahui juga dalam usaha memutus rantai penyebaran Covid-19, tentu saja pemerintah dan masyarakat tidak dapat bekerja sendiri-sendiri, harus ada sinergitas yang terbangun. Untuk itu kita sebagai masyarakat harus saling bekerjasama, berkontribusi dan mendukung kebijakan pemerintah dengan cara patuh dan mengikuti semua himbauan yang disampaikan oleh pemerintah agar penyebaran Covid-19 ini dapat segera berakhir.

***

*)Oleh: Raid Taufiq, Mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta.

*)Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

*) Kopi TIMES atau rubrik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: opini@timesindonesia.co.id

*) Redaksi berhak tidak menanyangkan opini yang dikirim.

Baca Berita Peristiwa dan Politik terbaru di Indonesia dan luar negeri lainnya hanya di TIMES Indonesia.

Berita Lainnya

Komentar

Top
satriamedia.com