In Absentia

Home / Kopi TIMES / In Absentia
In Absentia Zulham Akhmad Mubarrok, Intelektual Muda Nahdlatul Ulama (NU).

TIMESMADURA, MALANG – APA yang lebih berbahaya dari korupsi? Jawabnya: birokrasi masturbasi. Apa yang lebih berbahaya dari birokrasi masturbasi? Jawabnya: ketidakpedulian. 

Suatu pagi di tahun 70an, Presiden Nixon berniat membubarkan sebuah aparat pemerintah Amerika yang sudah ada sejak 1897, yakni Dewan Pencicip Teh. Tugas dewan ini ialah mencicipi mutu teh yang diimpor ke AS. Nixon menganggap ini sebenarnya berlebihan, sebab sudah ada lembaga lain, yang mengontrol bahan makanan dan minuman. Dan meskipun anggaran buat dewan ini cuma US$ 125 ribu setahun tapi Nixon berpendirian, tiap sen uang para pembayar pajak harus dihemat.

Tapi apa lacur. Dewan itu didukung oleh para importir teh. Mereka ini juga punya orang di antara Senator, punya pengaruh di staf Gedung Putih, dan punya argumen: buat apa mengusik soal sepele ini? Akhirnya, setelah menimbang A dan B, mendengar C dan D, Presiden Nixon memutuskan: Dewan Pencicip Teh tetap berdiri. 

Bahkan, Dewan Pencicip Teh itu tidak mampu dibubarkan oleh Presiden AS setelah Nixon. Kemudian atas inisiatif banyak pihak dan komitmen yang melibatkan banyak orang, pada tahun 1996 pemerintah AS memutuskan sebuah Undang Undang untuk membubarkan Dewan Pencicip Teh setelah hampir 1 abad berdiri. 

Cerita ringkas itu, dikisahkan oleh Karen de Witt dalam sebuah artikel di New York Times dan menunjukkan pelajaran berharga. Bagi mereka yang gigih berseru untuk ”deregulasi”, bagi yang berbicara untuk menghilangkan pelbagai aturan dan intervensi pemerintah dalam kehidupan masyarakat dan ekonomi, anekdot itu menunjukkan betapa menjengkelkannya birokrasi. 

Birokrasi masturbasi levelnya setingkat diatasnya. Bukan karena para pegawai pemerintah punya motif yang jahat. Semangat di hati mereka bisa sangat mulia dan untuk kepentingan umum. Tapi secara manusiawi mendapatkan keuntungan demi diri sendiri kadang lebih diutamakan. 

Sebuah pendorong utama dalam diri setiap birokrat ialah menjadi lebih berkuasa. Bahkan semakin bulat dedikasi seorang birokrat, dan semakin yakin dia bahwa yang dilakukannya adalah untuk kepentingan tanah air, semakin teguh ia menjaga agar peran birokasinya tak berkurang. Dan secara sadar, birokrasi menjadi alat pemuas birahi kekuasaan yang kemudian menjalar sampai ke darah daging. 

Gejala sakit pada birokrasi itu menjalar seperti virus.  Dan sakit itu menular sedemikian rupa sehingga menimbulkan sakit dalam skala yang lebih luas dan berbahaya bernama wabah ketidakpedulian. 

Padahal jika dicermati, pasti ada hal yang menyebabkan orang butuh birokrasi. Seperti tersirat dalam kisah tentang Dewan Pencicip Teh, ternyata ada satu bagian dalam masyarakat (bahkan kalangan bisnis sendiri, yang konon cuek dengan birokrasi) yang ingin mempertahankannya. Dengan kata lain, lahirnya birokrasi dan pelbagai aturan yang dibuat untuk dan oleh birokrasi  itu-kadang kala tidak datang dari angan serakah seorang penguasa.

Bahkan ada suatu masa di Tanah Jawa ketika orang menganggap para pengatur yang bekerja atas mandat rakyat bisa lebih bersih ketimbang orang-orang lain. Mereka bahkan diberikan gelar sebagai titisan Tuhan dan dipuja-puji. Para pengatur itu diberikan gelar Raja, Sultan, Ratu, dan seterusnya.

Tapi abad berubah, juga cara memandang. Tampaknya, di zaman itu, orang yang bekerja buat kepentingan umum bisa dengan sendirinya dinyatakan bebas dari kepentingan pribadi. Betapa nonsens, teriak kita di zaman ini. Lalu kita pun sadar betapa nonsens itu telah berkepanjangan. 

Di Tanah Kelahiranku Kabupaten Malang, nonsens sedemikian sudah tumbuh menjadi wabah. Ketika kota dan kabupaten lain beradu konsep pelayanan publik demi mewujudkan program 100 Kota Cerdas, disini virus ketidakpedulian menjangkit. Sementara daerah lain berlomba adu gagasan, kami berebut duduk manis dan diam.

Pasca KPK menahan Bupati Rendra Kresna yang terpilih secara konstitusional, lini-lini birokrasi mengalami stagnansi. Inovasi pelayanan publik tidak hadir, arah kebijakan anggaran daerah juga abu-abu. Hampir pasti sejak setahun terakhir, pemerintah Kabupaten Malang berjalan di tempat karena pemimpin yang in absentia. 

Sang wakil H Sanusi belum mampu menggantikan peran Bupati Rendra. Kepala-kepala dinas bekerja was-was karena takut disadap KPK. Legislator di Gedung DPRD Kabupaten Malang juga minim inovasi dan lebih sibuk kunker ketimbang merancang perda inisiatif. Polanya sama, mencari selamat sendiri-sendiri dan menikmati manisnya buah kekuasaan untuk kepentingan pribadi.

Jika dulu terdapat beberapa nama pengusaha besar yang di dalam dokumen dakwaan KPK disebut menjadi “pemodal” karena “meminjamkan” dana kampanye Bupati Rendra, kini yang berperan justru pengusaha-pengusaha kecil. Dus, birokrasi masturbasi lahir untuk memenuhi kepentingan preman dan begal anggaran yang lahir prematur. Yang dulu sembunyi karena kalah kuat, kini bermunculan. KPK seharusnya bekerja lebih giat lagi demi niat baik membersihkan Kabupaten Malang.

Adagium yang berkembang saat ini, seekor kucing garong berjas putih pun bisa memerintah Kabupaten Malang selama ada logo garuda di topi petnya. 

Ridwan Kamil dan Tri Risma Harini memang tak akan lahir di Kabupaten Malang dalam waktu dekat, tetapi memerangi wabah ketidakpedulian harus menjadi concern bersama. Era Dewan Pencicip Teh sudah berlalu, maka sudahi bermasturbasi wahai birokrat. (*)


 Oleh: Zulham Akhmad Mubarrok, Intelektual Muda Nahdlatul Ulama (NU), Pegiat Kaukus Politisi Muda Malang Raya

Baca Berita Peristiwa dan Politik terbaru di Indonesia dan luar negeri lainnya hanya di TIMES Indonesia.

Berita Lainnya

Komentar

Top
satriamedia.com